Tidak Terima, Wartawati OneNewsNusantara Dibentak Saat Konfirmasi Soal Dana Desa di Rote Ndao

Rote Ndao – Insiden kurang menyenangkan dialami seorang wartawati media OneNewsNusantara.online, Magdalena (MDL), saat menjalankan tugas jurnalistiknya di Desa Tuanatuk, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Senin (18/8/2025).

Sekitar pukul 08.52 hingga 10.23 WITA, MDL bersama Penjabat (Pj) Kepala Desa Tuanatuk, Risat Kolloh, serta aparat desa Yefta Anin dan Delce Anin Kolloh, menggelar pertemuan di rumah Pj Kepala Desa Tuanatuk. Pertemuan tersebut membahas persoalan keterlambatan pembayaran Hari Orang Kerja (HOK) bagi pekerja proyek saluran irigasi Dusun Tuanatuk yang bersumber dari Dana Desa.

Namun, suasana menjadi tegang ketika Pj Kepala Desa Risat Kolloh menyinggung adanya tudingan korupsi. MDL langsung menegaskan bahwa dirinya hanya menanyakan kepastian pembayaran upah pekerja dan tidak pernah menuduh adanya praktik tersebut.

“Saya hanya minta kepastian soal HOK pekerja. Saya tidak pernah menuduh aparat desa makan uang. Kalau memang ada bukti saya menuduh, silakan ditunjukkan,” ujar MDL dalam pertemuan itu.

Ketegangan semakin memuncak ketika salah satu aparat desa berinisial YA diduga membentak MDL, meski ia hadir seorang diri sebagai perempuan di tengah forum tersebut. MDL pun memilih menahan diri dan menegaskan keberadaannya di lokasi semata-mata untuk menjalankan tugas konfirmasi terkait pemberitaan lanjutan mengenai proyek desa dan pengelolaan Dana Desa.

Tidak terima dengan perlakuan yang dialaminya, MDL menyatakan akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Ia berencana membuat laporan polisi terkait dugaan bentakan yang dialaminya saat menjalankan tugas jurnalistik.

Sementara itu, redaksi OneNewsNusantara.online telah berupaya menghubungi Pj Kepala Desa Tuanatuk, Risat Kolloh, melalui pesan WhatsApp untuk meminta klarifikasi terkait insiden ini maupun perkembangan pembayaran HOK. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari yang bersangkutan.

Insiden ini menjadi sorotan karena menyangkut etika komunikasi aparat desa terhadap insan pers. Padahal, wartawan memiliki hak mencari, memperoleh, serta menyampaikan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU KIP ditegaskan bahwa: “Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.” Artinya, pemerintah desa sebagai badan publik wajib memberikan informasi kepada masyarakat, termasuk kepada wartawan yang menjalankan tugas jurnalistiknya.

" Team & MDL "

Polemik Upah Pekerja Tuanatuk Berlanjut, Kepala Tukang Pertanyakan Kepastian Pembayaran

Rote Ndao,Senin 18/08/1985 – Polemik keterlambatan pembayaran upah pekerja proyek saluran air di Dusun Tuanatuk, Desa Tuanatuk, Kecamatan Lobalain, terus berlanjut meski Pj Kepala Desa Tuanatuk, Risat Kolloh, sebelumnya telah membantah tudingan lempar tanggung jawab dan menegaskan bahwa hak pekerja tetap akan dibayarkan sepenuhnya.

Pasca tayangnya klarifikasi dari Risat Kolloh pada Senin (18/8/2025), sejumlah pekerja menghubungi Magdhalena, wartawati onenewsnusantara.online, untuk menyampaikan keresahan mereka. Salah seorang pekerja yang enggan disebutkan namanya mengaku masih bingung dengan kepastian pembayaran.

Sementara itu, Yusuf Boik, kepala tukang proyek tersebut, kembali menegaskan rasa kecewanya terhadap sikap aparat desa yang dinilai saling menghindar saat ditanya soal upah pekerja. Ia menyinggung adanya perbedaan keterangan antara bendahara desa dengan Pj kepala desa.

> “Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, saya kecewa karena aparat desa terkesan menghindar. Pada Jumat (15/8/2025) sekitar pukul 16.12 WITA, bendahara desa Delce Anin Kolloh sempat berteriak dari kejauhan bahwa uang baru bisa dicairkan hari Senin. Karena kurang jelas, saya mendatangi rumah beliau sekitar pukul 17.30 WITA, dan saat itu Delce menyampaikan bahwa surat rekomendasi sudah ada dan Senin baru ke bank untuk mencairkan dana HOK,” ungkap Yusuf.

Namun, menurut Yusuf, dalam klarifikasi Pj Kepala Desa yang diberitakan sebelumnya, disebutkan bahwa proses pencairan sudah dilakukan pada Jumat sore di Bank NTT Unit Perkantoran Bumi Ti’i Langga Permai. Perbedaan keterangan inilah yang menimbulkan pertanyaan baru di kalangan pekerja.

> “Jadi yang benar siapa? Bendahara atau Pj Kepala Desa? Karena jelas ada perbedaan penyampaian,” tegasnya.

Yusuf juga menilai, janji pembayaran yang disampaikan pemerintah desa masih belum pasti. “Kalau alasannya administrasi, lalu dibilang pembayaran dilakukan di hari kerja, yang jadi pertanyaan kami: hari kerja yang mana? Hari apa tepatnya? Karena pekerjaan sudah selesai seminggu lalu, tapi sampai sekarang upah belum diterima,” tambahnya.

Untuk memperjelas informasi, wartawati onenewsnusantara.online kembali melakukan konfirmasi langsung kepada Pj Kepala Desa Tuanatuk pada Senin (18/8/2025). Dalam kesempatan itu, Risat Kolloh memastikan bahwa pembayaran upah HOK akan dilakukan pada Selasa (19/8/2025).

> “Saya pastikan pembayaran akan dilakukan pada hari Selasa, 19 Agustus 2025. Semua hak pekerja tetap dibayarkan, hanya butuh waktu penyelesaian teknis,” terang Risat di kediamannya.

Dengan adanya pernyataan terbaru ini, pekerja berharap janji tersebut benar-benar terealisasi dan polemik keterlambatan pembayaran tidak lagi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Dandim 1627/Rote Ndao Letkol Kav Kurnia Santiadi Wicaksono,S.H.,Sebagai Inspektur Upacara Tabur Bunga

Rote Ndao - Komandan kodim 1627/Rote Ndao Letkol Kav Kurnia Santiadi Wicaksono,S.H., bertindak sebagai Inspektur Upacara tabur bunga rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tahun 2025 di Pelabuhan Ba'a Kelurahan Namodale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao,Minggu(17/8/25)

Kegiatan terebut merupakan penghormatan kepada arwah para pahlawan dilanjutkan dengan tabur bunga, yang dilakukan oleh Inspektur Upacara beserta para tamu undangan yang hadir.

Saat di temui selesai kegiatan Komandan Kodim 1627/Rote Ndao menyatakan, bahwa pelaksanaan Ziarah Nasional ini merupakan wujud penghormatan kita kepada jasa-jasa pera pahlawan kusuma bangsa, yang telah rela berkorban jiwa dan raganya untuk kemerdekaan, Indonesia, yang saat ini kita nikmati bersama.

Hal ini sebagai momentum dan edukasi kepada kita generasi penerus dan pewaris perjuangannya, untuk senantiasa berjuangan dan mengabdikan diri untuk mengisi kemerdekaan ini dengan karya-karya positif dibidang kita masing-masing.
Pendim 1627/Rote Ndao

( Magdhalena )

Kodim 1627/Rote Ndao Turut Meriahkan Karnaval Dalam Rangka HUT RI Ke-80 Tahun 2025

NTT Rote Ndao – Kodim 1627/Rote Ndao turut memeriahkan rangkaian HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025, dengan ikut dalam Karnaval Pembangunan dan Kendaraan Hias.

Ribuan peserta dan iring - iringan Kendaraan hias mulai dari TNI, POLRI, ASN, Komunitas, Paguyuban, perwakilan perusahaan, Ormas, serta Masyarakat mengikuti parade mulai dari kantor Bupati hingga finis di lapangan bola Cristian Nehemia Dilak Ba'a Kelurahan Namodale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao.

Para peserta pawai mengenakan kostum dan atribut meriah serta kreatif menghias kendaraan yang menjadi icon di masing - masing instansi yang menggambarkan semangat kemerdekaan dan kebhinekaan bangsa. Kebersamaan dalam acara ini semakin menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi antar berbagai elemen masyarakat untuk memperingati hari bersejarah ini.

Terlihat masyarakat Kabupaten Rote Ndao begitu antusias untuk menyaksikan rangkaian kegiatan karnaval pembangunan dan kendaraan hias hingga memenuhi badan jalan di sepanjang rute yang dilalui karnaval tersebut.
(Pendim 1627/Rote Ndao)

( Magdhalena )

*Danrem 161/WS Bersama Gubernur NTT dan Forkopinda NTT, Menyerahkan Remisi Bagi Narapidana dan Anak di Lapas Kelas II A Kota Kupang.*

Komandan Korem 161/Wira Sakti Kolonel Inf. Hendro Cahyono bersama Gubernur NTT dan Forkopinda NTT, usai mengikuti Vicon rangkaian kegiatan upacara memperingati HUT RI ke- 80 yang di pimpin oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi momen bersejarah bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kota Kupang.

Tahun ini, pemerintah memberikan dua jenis remisi sekaligus, yakni Remisi Umum (RU) dan Remisi Dasawarsa (RD), sebagai bentuk penghargaan bagi narapidana yang berkelakuan baik dan taat aturan.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si., A.pt, menyampaikan langsung kabar tersebut melalui amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI di Kantor Lapas Kelas II A Jln. Matahari Kel. Oesapa Selatan, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Prov. NTT. Minggu (17/08/2025).

Ia menegaskan, remisi bukanlah hadiah semata, melainkan hak narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Remisi Umum dan Pengurangan Masa Pidana umum Serta Pemberian Remisi dasawarsa dan pengurangan masa pidana Dasawarsa Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025,

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan tema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju". Peringatan hari ini yang sekaligus dirangkaikan dengan Pemberian Remisi Umum Tahun 2025 bagi Narapidana dan Pengurangan Masa Pidana Umum Tahun 2025 bagi Anak Binaan.

Tidak hanya itu, pada momen istimewa ini juga dilaksanakan pemberian remisi dan pengurangan masa pidana istimewa, yaitu Pemberian Remisi atau Pengurangan Masa Pidana Istimewa Peringatan Asta Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ditetapkan tiap kelipatan sepuluh ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia", ujarnya.

Tampak hadir pada kegiatan tersebut, Gubernur NTT, Wakil Gubernur NTT, Kapolda NTT, Kajati NTT, Danrem 161/Wira Sakti, Danlanud El Tari Kupang, Sekda Provinsi NTT, Kabinda NTT, Kakanwil Kemenkumham NTT, Kadivpas NTT, Kepala Lapas Kelas II A Kupang serta Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kupang serta para pejabat terkait. ( *Penrem*)

( Magdhalena )